syarat kode etik dan tugas wartawan

Syarat, Kode Etik dan Tugas Wartawan Indonesia

Tugas wartawan cukup berat. Semua tindakannya harus selaras dengan kode etik jurnalistik. Karena itu, untuk menjadi wartawan, diperlukan studi kelayakan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Undang-Undang Pokok No 21/1982 menyebutkan bahwa seseorang bisa menjadi wartawan apabila memenuhi syarat berikut:

  • warga negara Indonesia;
  • memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi  dan kewajiban pers;
  • berjiwa pancasila dan tidak pernah berhianat terhadap perjuangan nasional;
  • memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, dan ahlak yang tinggi serta pertanggungjawaban.

Sedang dalam konsep Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kriteria kewartawanan yaitu usaha pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran berita, pendapat, usulan, gambar, gambar, dan lain sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Sedang wartawan adalah pelasananya.

Setiap wartawan indonesia menurut PWI harus berjiwa pancasila. Taat kepada undang-undang dasar 45. Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi, dan kewajiban pers. Memiliki kecakapan profesional pers. Dan berahlak mulia.[1]

Kriteria di atas ditujukan agar dalam setiap tugas yang diemban oleh kuli tinta ini tetap berada dalam koridor hukum. Tidak melanggar regulasi baik secara tertulis ataupun yang berbentuk nilai etik.

Wartawan juga manusia, yang karenanya kemungkinan delik pers terjadi. Oleh sebab itu, bila terjadi pelanggaran, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh wartawan dapat menuntut dan mengadukannya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Pers, dalam menyikapi persoalan ini, adalah mengundang baik-baik pihak yang mengadu maupun pimpinan media pers yang diadukan.

Dengan tujuan agar pihak-pihak tersebut menjelaskan kepada Dewan Pers sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kesimpulan atau keputusan yang diambil Dewan Pers.

Sedang untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan pertemuan dengan salah satu atau kedua pihak yang bersangkutan, Dewan Pers mengirim tanggapannya kepada pihak-pihak tersebut secara tertulis.[2]



Kode Etik Wartawan

Guna menghindari delik pers (kejahatan wartawan) maka telah ditentukan aturan (kode etik). Dimana pengawasan dan penetapan sangsi atas pelanggaran kode etik tersebut sepenuhnya diserahkan pada jajaran pers.

Kode etik ini  menjadi landasan moralitas wartawan yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesionalitas wartawan.

Tata nilai tersebut bila disimpulakan berisi tentang:

  • menghormati hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar,
  • wartawan harus menempuh cara yang etis untuk mendapat dan menyiarkan berita,
  • menghormati praduga tak bersalah,
  • tidak menyebarkan berita dusta (hoax),
  • anti suap,
  • menghargai ketentuan embargo,
  • segera mungkin mencabut atau memperbaiki kekeliruan berita yang telah tersebar serta melayani hak jawab.[3]

Tugas Wartawan

Poses kewartawanan terdiri dari menyerap informasi awal, mengolahnya, yang selanjutnya menyiarkan info yang sudah matang ke publik.

Proses ini tentunya telah di tata sedemikian rupa oleh kode etik pers di bawah sub judul cara pemberitaan dan menyatakan pendapat.

Aktifitas kewaratawanan perlu sejajar dengan tatanan nilai etik. Dan wartawan harus menempuh cara yang baik dalam:

  • mengumpulkan berita,
  • menelilti kebenaran informasi,
  • harus membedakan antara berita dan opini serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini,
  • kepala berita harus mencerminkan isi,
  • bersikap objektif dan sportif dalam memuat pendapat, tidak menyiarkan berita yang berisi tuduhan tak mendasar,
  • penyiaran nama lengkap atau identitas dari seorang tersangka dilakukkan dengan penuh kebijaksanaan.[4]

Ada beberapa hal tabu yang harus ditinggalkan oleh wartawan ditengah proses pengumpulan hingga penyebaran berita.

Diantaranya seperti menerima amplop. Hal ini bisa difahami bahwa wartawan tidak boleh menerima suap atau sogokan.

Dalam kode etik jurnalistik, wartawan Indonesia tidak boleh menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar-gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu.

Kekeliruan fatal lainnya seperti memutarbalikan fakta. Ini bisa saja terjadi bilamana wartawan memiliki tujuan tertentu, atau menerima suap dari pihak tertentu agar berita yang tadinya bersifat negatif menjadi berita yang menguntungkan pihak tersebut.

Berita-berita yang diputarbalikkan juga bisa merugikan dengan mengubah pemberitaan positif menjadi negatif. Terutama mengenai pemberitaan yang menyudutkan badan tertentu. Hal ini tentunya akan menurunkan kredibilitas dan citranya di mata publik.[5]

Tugas wartawan yang tak kalah pentingnya adalah menghindari sifat plagiat. Artinya wartawan tidak diperkenankan meniru berita yang telah dibuat oleh wartawan dari badan pers lain.


[1] Dr. H.M. Baharun, S.H., Segi-Segi Hukum Kewartawanan, Pasuruan, hlm: 19-20.

[2] Drs. As Haris Sumadira, M. Si., Jurnalistik Indonesia, Simbioso Rekatama Media, Bandung, hal: 235-236.

[3]  Jakob Oetama, Pers Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, hlm:  81.

[4]  Dr. H.M. Baharun, S.H., Lot cit, hlm: 25.

[5]  Redi Panuju, Nalar Jurnalilstik, Bayu Media Publishing, Malang, hlm: 41.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *